JAKARTA, SINKAP.info – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9). Dalam rapat tersebut, pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun anggaran 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp9,499 triliun.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa pagu anggaran tersebut terbagi dalam tiga program utama, yaitu dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.
“Total anggaran ini akan kami fokuskan pada peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan,” ujarnya.
Dari total pagu anggaran, sebesar Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan serta mendukung operasional 527 satuan kerja (Satker) Kementerian ATR/BPN di pusat dan daerah. Sementara itu, sekitar Rp3,023 triliun dialokasikan untuk kegiatan non-operasional yang lebih strategis.
Menteri Nusron menyebutkan, “Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sedangkan anggaran non-operasional diprioritaskan untuk program seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, dan Peta Zona Nilai Tanah. Total anggaran untuk program prioritas mencapai Rp1,8 triliun.”
Selain itu, Kementerian ATR/BPN menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun, meningkat sekitar Rp300 miliar atau 9,12 persen dari tahun sebelumnya. Target penerimaan ini didominasi layanan fungsional senilai Rp3,545 triliun, sementara sisanya berasal dari layanan umum sebesar Rp44,651 miliar.
Menteri Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran dengan berorientasi pada hasil yang langsung dirasakan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan legislatif agar program pertanahan dan tata ruang dapat berjalan optimal.
“Kami berharap pelaksanaan program di tahun anggaran 2026 mendapat dukungan penuh dan pendampingan dari pimpinan serta anggota Komisi II DPR RI. Kami sangat mengapresiasi segala upaya terbaik dari Komisi II dalam menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakili,” tuturnya.
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, juga dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran terkait.
