PEKANBARU, SINKAP.info – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kebijakan nasional dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah rawan di Provinsi Riau. Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Provinsi Riau di Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (23/7/2025).
Rakor tersebut dipimpin secara virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) RI, Budi Gunawan, serta dihadiri langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto, Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, serta jajaran Forkopimda dan kepala daerah se-Riau.
Dalam arahannya, Menkopolkam menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, mengingat dampaknya yang mulai melintasi batas negara. Malaysia dan Singapura, menurutnya, telah menyampaikan keprihatinan atas kabut asap yang melintasi perbatasan.
Wakil Bupati Muzamil menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah memperkuat langkah-langkah preventif maupun responsif di lapangan. Ia menyatakan Meranti siap menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam pelaksanaan kebijakan nasional pengendalian karhutla.
“Dalam konteks penanganan karhutla, kami siap bersinergi dalam audit konsesi hingga penegakan hukum. Kami tidak sekadar menunggu instruksi, tapi menjadi garda terdepan dalam pemadaman di lapangan,” tegas Muzamil.
Upaya preventif, lanjutnya, akan diperkuat melalui peningkatan patroli, edukasi kepada masyarakat desa, serta optimalisasi peran Masyarakat Peduli Api (MPA). Ia juga mendukung penuh penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi.
Dalam rakor tersebut, Menkopolkam mengumumkan penambahan 800 personel gabungan TNI-Polri, pengoperasian helikopter water bombing, serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari strategi pemadaman. Ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum dan sanksi administratif terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Saat ini, Riau berada dalam status tanggap darurat karhutla. Sejumlah wilayah, termasuk Kepulauan Meranti, ditetapkan sebagai zona prioritas penanganan langsung oleh pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Meranti turut didampingi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ifwandi, serta Plt Kepala Dinas PerkimtanLH Saiful Bakhri.
