PEKANBARU, SINKAP.info — Aliansi Cipayung Plus mendesak DPRD Provinsi Riau untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas belanja APBD Riau tahun 2024 yang mencapai Rp1,76 triliun.
Desakan tersebut disampaikan melalui aksi simbolik berupa pemasangan sejumlah papan bunga di halaman gedung DPRD Riau pada Kamis (4/7). Papan-papan tersebut berisi seruan pembentukan Pansus serta kritik terhadap dugaan penyimpangan anggaran. Namun, menjelang siang hari, seluruh papan bunga telah ditertibkan oleh pihak yang belum diketahui secara pasti.
Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau, Alpin Jarkasi Husein, menyayangkan tindakan penertiban tersebut yang dinilainya sebagai bentuk pembungkaman aspirasi publik.
“Ini bukan sekadar aksi estetika. Ini ekspresi politik rakyat yang sah dalam demokrasi. Tapi yang terjadi justru penertiban secara diam-diam. Sebuah bentuk pembungkaman dan arogansi kekuasaan,” ujar Alpin dalam keterangan resminya.
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari kajian publik yang digelar oleh Cipayung Plus bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau pada 25 Juni lalu. Kajian tersebut menyimpulkan perlunya investigasi menyeluruh atas penggunaan anggaran yang menjadi temuan BPK RI.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi maupun respons dari 65 anggota DPRD Provinsi Riau terkait usulan pembentukan Pansus.
“Wakil rakyat lebih takut papan bunga daripada fakta anggaran yang bocor. Ini bukti konkret bahwa mental korup telah berakar. Mereka pura-pura tuli saat rakyat bicara, tapi cepat bertindak saat namanya disebut dalam papan kritik,” tambah Alpin.
IMM Riau juga mengingatkan bahwa demonstrasi dalam skala besar menjadi opsi selanjutnya jika DPRD tetap tidak memberikan tanggapan. Mereka menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga pembentukan Pansus dan investigasi atas temuan Rp1,76 triliun dijalankan secara transparan.
“Kami tidak akan tinggal diam menyaksikan rakyat menderita, sementara para elite duduk nyaman di balik meja dengan mental korup yang sudah mengkristal,” tutupnya.
Kontak Narahubung:
DPD IMM Riau
Telepon/WhatsApp: +62 895-3652-80518
