Wabup Meranti Hadiri Sarasehan BPIP dan MPR Bahas Tantangan Dunia

Politik257 Dilihat

JAKARTA, SINKAP.info — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menghadiri acara Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Selasa (20/5/2025). Kegiatan berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Sarasehan ini mengusung tema Perubahan Geopolitik Dunia dalam Peluang Menuju Indonesia Raya” dan bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta ketahanan ideologi bangsa di tengah dinamika global yang terus berubah.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang membuka acara secara resmi, menegaskan bahwa perubahan geopolitik global saat ini membawa tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Ia menyoroti pentingnya Pancasila sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Keragaman Indonesia baik dari sisi suku, budaya, maupun agama dapat menjadi potensi sekaligus kerentanan apabila tidak dikelola dengan landasan Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia bukan hanya kehilangan masa lalu, tetapi juga masa depannya,” ujar Ahmad Muzani dalam sambutannya.

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, dalam laporannya menjelaskan bahwa sarasehan ini menjadi forum dialog lintas sektor yang bertujuan memperkokoh nilai-nilai kebangsaan. Ia berharap kegiatan ini mampu memperkuat ketahanan nasional dengan berlandaskan pada ideologi Pancasila.

Selesai mengikuti kegiatan, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sarasehan. Ia menilai forum tersebut sangat strategis dalam menghadapi perubahan geopolitik yang berdampak luas, termasuk di tingkat daerah.

“Perubahan geopolitik dunia tidak hanya berdampak pada ekonomi dan politik global, tetapi juga turut dirasakan di daerah. Melalui sarasehan ini, kami mendapatkan banyak wawasan tentang langkah-langkah strategis dalam menghadapinya,” ungkap Muzamil.

Sarasehan ini dihadiri oleh 847 peserta, terdiri dari pimpinan lembaga tinggi negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) provinsi, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.