PEKANBARU, SINKAP.info – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, melaporkan sejumlah persoalan infrastruktur yang mendesak di wilayahnya kepada Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan se-Provinsi Riau yang digelar di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (17/4/2025).
Dalam forum tersebut, Bupati Asmar menyampaikan permintaan percepatan penyelesaian pembangunan Jembatan Selat Akar di Kecamatan Tasik Putri Puyu yang hingga kini belum rampung. Ia juga berharap pembangunan Jembatan Panglima Sampul dapat segera direalisasikan pada tahun ini.
“Kami minta kepada Pak Gubernur, jembatan ini bisa segera diselesaikan karena sangat dibutuhkan masyarakat. Termasuk Jembatan Panglima Sampul, semoga tahun ini bisa segera dikerjakan,” ujar Asmar.
Selain itu, Bupati Meranti juga mengapresiasi pembangunan jalan Alai–Mengkikip oleh Pemerintah Provinsi Riau. Ia menyebut jalan tersebut sudah bisa dilalui masyarakat, meski masih membutuhkan pelapisan aspal hot mix.
“Alhamdulillah sudah bisa dilewati masyarakat, hanya tinggal hot mix yang belum. Semoga pembangunannya bisa diteruskan oleh Pemprov Riau di tahun 2025 ini,” ucapnya.
Asmar turut menyoroti ancaman abrasi di wilayah pesisir Kepulauan Meranti, khususnya di Pulau Rangsang. Ia melaporkan bahwa dari total 148 kilometer pantai yang terdampak abrasi, baru 3,18 kilometer yang dibangun batu pemecah gelombang.
“Untuk itu kami mohon Pak Gubernur dapat menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat, agar dapat segera ditindaklanjuti, karena ini termasuk pulau terluar Indonesia,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa Rakor ini merupakan wadah untuk menyelaraskan program pembangunan daerah yang akan diajukan ke pemerintah pusat.
“Hasil dari Rakor ini nantinya akan kita tindak lanjuti bersama pemerintah pusat. Selanjutnya kita datangi kementerian apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang kita hadapi,” ujar Gubernur Wahid.
Ia juga meminta seluruh kepala daerah untuk menginventarisasi kebutuhan serta kendala pembangunan di wilayah masing-masing, agar dapat dirumuskan dalam program bersama yang terintegrasi.
