PMPK Riau Gelar Aksi Meminta PJ Walikota Pekanbaru Evaluasi Kinerja Dishub

Pekanbaru232 Dilihat

PEKANBARU, SINKAP.info – Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda Pejuang Keadilan (PMPK) Riau adakan aksi meminta PJ Walikota Pekanbaru untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, di depan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Jum’at (9/12). 

“Bahwasannya sampai hari ini diduga penyetoran dana parkir dari Dishub Kota Pekanbaru lewat Bank BRI, sementara ada BPR Kota Pekanbaru yang seharusnya lebih diutamakan untuk menyokong pendapatan daerah,” kata Athla dalam orasinya sebagai Koordinator Lapangan (Korlap).

Aksi tersebut didasari karena kurangnya transparansi dari Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa parkir dan adanya dugaan penyelewengan dana parkir.

“Kami akan turun lagi dalam waktu dekat dan jika PJ Walikota tidak dapat mengevaluasi maka kami akan menyurati Kemendagri untuk mengevaluasi PJ Walikota Pekanbaru,” tambah Athla.

Setelah menyampaikan beberapa tuntutan, massa aksi diterima oleh perwakilan Pemerintah Kota Pekabaru dari Kepala Satpol PP, ia menyampaikan bahwasannya tuntutan tersebut akan disampaikan kepada PJ Walikota Pekanbaru.

Hal ini juga disampaikan oleh Athla sebagai Korlap di hadapan aparat dan perwakilan PJ Walikota Pekanbaru dengan tuntutan lainnya ialah :

1. Meminta PJ Walikota Pekanbaru untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

2. Meminta PJ walikota Pekanbaru untuk mengganti Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru karena kami nilai tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

3. Meminta transparansi Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terkait PAD dari jasa parkir.

4. Apabila tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami meminta PJ Walikota untuk segera mundur dari jabatannya karena kami nilai tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

SINKAP.info | Laporan: K Nisak