BOGOR, SINKAP.info – Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau, H. Muhammad Adil, SH, MM menilai usulan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) terkait tenaga honorer dan anggaran kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sudah tepat.
Menurutnya hal tersebut memang menjadi masalah di hampir seluruh pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
“Tentunya Apkasi sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten,” ujarnya saat mengikuti Rakernas ke 14 sekaligus HUT Apkasi ke 22 tahun 2022 di Pullman Hotel Convention Vimala Hills Bogor Jawa Barat, Sabtu (18/06).
Adapun beberapa masalah yang dihadapi tersebut, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang otomatis menghapus tenaga honorer.
“Kita di Meranti sudah mulai melakukan apa yang diamanatkan oleh pemerintah pusat itu. Tetapi juga kita minta porsi PPPK yang diberikan ke kabupaten bisa lebih, sehingga dapat mengatasi permasalahan ini di daerah,” ungkapnya.
Kemudian, terkait pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia mengakibatkan anggaran pemerintah menjadi terbagi dan fokus pada penyelamatan dan pemulihan ekonomi. Pemerintah kabupaten, kata Adil, juga harus betul-betul menghemat anggaran akibat refocusing.
“Tidak berlebihan kalau Apkasi mengusulkan di tahun 2023 mendatang pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih untuk kabupaten. Sehingga proses pembangunan dapat kembali terlaksana dengan baik,” sebut Bupati Meranti itu.
SINKAP.info | Rls
