KEMSOS RI, Sinkap.info – Pada tahun 2005 dimulai kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang dalam hal ini merupakan sensus kemiskinan pertama yang dilakukan di Indonesia. Kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi dilakukan untuk mendata Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM).
Data yang terkumpul dari hasil pendataan social ekonomi ini digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2007 pilot project PKH dimulai di 7 Provinsi dengan menyasar Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebanyak 500.000 RTSM. Kemudian diadakan rencana setiap tiga tahun untuk dilakukan update data dengan nama Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).
Pada tahun 2008, dimulai kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Pada tahun 2011 Data yang dikumpulkn dalam kegiatan PPLS adalah 40 persen rumah tangga menengah ke bawah. Data hasil dari PPLS tahun 2011 oleh BPS diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk dilakukan pemeringkatan dan dijadikan sebaga Basis Data Terpadu (BDT).
BDT dipergunakan untuk berbagai program bantuan dan perlindungan social untuk tahun 2012-2014. Pada tahun 2015, BDT hasil pendataan PPLS 2011 dimutakhirkan oleh BPS melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) melalui ketetapan Kepmensos 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu. Data fakir miskin sebanyak 92.994.742 jiwa hasilnya diserahkan ke Kementerian Sosial RI melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos).
Pada tahun 2016 pengelolaan Data Terpadu berada dibawah Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk tanggung jawab pemutakhiran Data Terpadu diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing.
Dimulai tahun 2017 dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) yang digunakan untuk mengelola data Terpadu yang diberi nama Data Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT-PPFM dan OTM).
Data Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT-PPFM dan OTM) menjadi acuan data Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Sosial Pangan meliputi Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Tahun 2019 terjadi perubahan nomenklatur dari (DT-PPFM dan OTM) menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Melalui peraturan pengelolaan diperluas bantuan diberikan bukan hanya data fakir miskin tetapi juga meliputi data bantuan sosial, data pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS) dan data potensi sumbers kesejahteraan social (PSKS).
Tahun 2019 mulai diperkenalkan SIKS NG dengan platform Android atau disebut SIKS-ndroid yang memudahkan petugas pendata untuk melakukan verifikasi dan validasi ketika melakukan kunjungan rumah tangga menggunakan smartphone tanpa harus mencetak prelist menggunakan kertas. Pada tahun ini pula, SIKS NG mendapatkan penghargaan Top 99 inovasi pelayanan Publik dari KEMENPAN-RB untuk program SIKS NG dalam upaya pengentasan kemiskinan.*
SINKAP.info | Sumber: KemensosHadir
