Beranda ADVERTORIAL Wabup Meranti Ikuti Rakornas Pencegahan Karhutla Bersama Presiden RI

Wabup Meranti Ikuti Rakornas Pencegahan Karhutla Bersama Presiden RI

219

JAKARTA, Sinkap.infoKepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Panglima Kodam (Pangdam), Komandan Resort Militer (Danrem), Komandan Kodim (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk bekerja membantu Gubernur, Bupati/Walikota dan saling bekerja sama mencegah terjadinya Karlahut. Jangan sampai sudah terjadi baru bergerak tapi api sekecil apapun harus segera dipadamkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat Rapat Koordinasi Nasional membahas pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bertempat di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).

Hadir dalam Rakor tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Gubernur, Bupati dan Walikota, Dandrem, Kapolda, Kapolres diwilayah Aceh, Sumut, Sumsel, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Kaltara, NTB, NTT dan Papua.

Sedangkan mewakili Provinsi Riau diikuti oleh Gubernur Riau H. Syamsuar, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim didampingi Kapolres Meranti AKBP. Taufik Lukman, Kasubag Kemitraan dan Pers Bagian Humas Protokol Meranti.

Lebih lanjut, Presiden RI Joko Widodo mengintruksikan kepada TNI, Kepolisian serta Kepala Daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati dan Walikota untuk lebih fokus pada upaya pencegahan Karlahut. Karena menurutnya pencegahan lebih baik daripada melakukan pemadaman.

MENARIK DIBACA:  Musim Kemarau, LSM EKA dan PM Haze Fokus Pemeliharaan dan Perluas Lokasi Restorasi

Jika terdeteksi titik api kecil Presiden meminta segera dilakukan pemadaman, selain itu lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu terjadinya Karlahut.

Presiden meminta semua pihak untuk melakukan deteksi dini, penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah, membuat embung tahan kemarau, upaya waterboombing, hingga penegakan hukum. Presiden menjelaskan bahwa penegakan hukum harus dijalankan agar memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran.

“Presiden meminta untuk masalah Karlahut ini harus ada tindakan yang lebih tegas dari Aparat, dan kepada semua pemangku kepentingan seperti Kapolri, panglima ABRI, Bupati/Walikota dan Gubernur harus lebih fokus pada upaya pencegahan,” ujar Said Hasyim menirukan kata Presiden.

Disampaikan Said Hasyim, jika memang masyarakat ingin membakar lahan (Memerun) disarankan untuk tidak membiarkan apalagi meninggalkan karena sangat beresiko memicu terjadinya Karlahut dan dapat menyeret pelaku ke penjara.

MENARIK DIBACA:  Terkait Genangan Air di Jalan Pramuka, Komisi 2 Panggil Dinas PUPR Meranti

“Jika memang harus melakukan pembakaran, kepada masyarakat diminta untuk tidak membiarkan karena jika terbukti menyebabkan terjadinya Karlahut maka yang bersangkutan akan ditindak tegas. Bahkan Presiden mengancam akan mencopot Pimpinan Polri dan TNI yang bertanggungjawab diwilayah itu,” jelas Wabup.

Selanjutnya menyikapi adanya tindakan tegas dari Kepolisian dan TNI kepada masyarakat yang terbukti menyebabkan terjadinya Karlahut, diakui Wabup Pemerintah Daerah tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan pembelaan karena sudah menjadi atensi dari Presiden.

Namun Wabup menegaskan tidak akan lepas tangan dan akan terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri agar mengedepankan upaya persuasif lewat pembinaan kehidupan masyarakat agar tidak menganggu ekonomi masyarakat.

“Saya berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan karena api sekecil apapun akan memicu terjadinya Karlahut terutama dikondisi cuaca ekstrim, hal itu juga untuk menghindari masyarakat terjerat kasus hukum,” pungkas Wabup. (*)

Sinkap.info | Penulis: THz
Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here