MERANTI, Sinkap.info – Akhir-akhir ini masyarakat kecamatan tasik putri puyu dan kecamatan merbau khususnya pulau padang diresahkan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat berjibaku turun bahu-membahu memadamkan api membara yang membakar hutan dan lahan didaerah tersebut. Dikecamatan Tasik putripuyu ada dusun Keleman di desa Bandul, desa Tanjung padang serta desa Mengkirau terjadi kebakaran.
Meskipun kesulitan dalam memadamkan api karena lokasi tempuh dan peralatan pemadam yang sederhana, berkat kerja keras masyarakat dan hujan turun titik api dapat dipadamkan namun kondisi masih tetap berjaga dan waspada.
Hal ini mendapat tanggapan dan kecaman keras dari salah satu pemuda Pulau padang Dasuki, SH yang bergabung di Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia-Riau (LBH PAHAM Riau). Ia menilai jika kebakaran hutan dan lahan di Pulau padang ini bukan serta merta kejadian alam tapi juga bisa jadi karena ulah tangan manusia nakal.
“Kebakaran hutan dan lahan ini ada yang bisa diketahui pelakunya dan juga banyak tidak dapat dideteksi siapa pelakunya sehingga kita harus saling berbagi informasi yang valid membantu aparat penegak hukum dalam menindak kasus-kasus karhutla ini,” kata Dasuki kepada Sinkap, Kamis (20/02).
“Tidak serta merta kita menyalahkan warga kita yang keluar masuk hutan untuk mencari madu lebah atau kayu dapur dituduh sebagai pelaku pembakaran. Bisa jadi ini juga cara kotor oknum yang punya kepentingan,” ujarnya.
Dikatakan Dasuki, Pulau padang ada perusahaan yang menggarap kayu hutan sebut saja PT. RAPP dan anak perusahaannya GCN yang ditugaskan sebagai hutan reboisasi atau menjaga asri hutan agar tetap alami. Menurut Aktivis muda yang akrab disapa Bang Coki ini menilai perusahaan gagal dalam ikut serta mencegah karhutla di Pulau padang areal konsesinya.
“Saya nilai PT. RAPP gagal mencegah karhutla di Pulau padang, program Masyarakat Peduli Api, Desa yang diberikan reward ratusan juta oleh perusahaan sepertinya tidak juga mencegah karhutla. Inilah dinamakan produk gagal perusahaan,” kata Coki.
Menurut Dasuki dalam keterangannya, harus ada evaluasi bagi perusahaan terhadap program tersebut juga buat petugas di lapangan baik tenaga Humasnya ataupun yang patroli di lapangan. Laporan asal bapak senang, Perusahaan juga harus pastikan dilapangan.” tegas pria kelahiran desa mengkirau ini.
Lebih lanjut Dasuki mengutarakan, aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan juga dinilai terlalu tajam kebawah tumpul keatas.
“Baru-baru ini kasus lahan belakang rumah yang terbakar tidak merugikan orang lain di desa Lukit yang mengorbankan seorang kakek ditahan, ini juga terlalu dipaksakan tanpa melihat sisi kemanusiaan,” ungkap aktivis KAMMI ini.
Juga hal serupa, sambung Dasuki, seorang warga di desa Alah air ditahan karna memerun halaman rumahnya. Ini seolah-olah dianggap prestasi bagi aparat penegak hukum di Meranti. Padahal kasus besar yang menyebabkan lahan terbakar karena kelalaian perusahaan besar dibiarkan saja.
“Jangan sampai kekesalan masyarakat membuat ilfiil dan apriori terhadap aparat penegak hukum sampai hilang kepercayaannya. Apalagi perusahaan RAPP yang jelas menggarap hutan di Pulau padang tapi dampak negatifnya saja yang didapatkan oleh masyarakat banyak. Sangat perlu ditinjau ulang keberadaannya,” terangnya.
Kendati demikian, Apresiasi positif disampaikan Bang coki buat Helikopter Perusahaan yang menfasilitasi para petugas patroli lewat udara yang langsung dipantau oleh kapolres Meranti. Namun menurutnya belumlah cukup untuk mencegah karhutla karena patroli hanya sekedar memantau titik api.
“Harus ada penanganan khusus kepada perusahaan yang beroperasi dan aparat desa juga melibatkan masyarakat langsung untuk bersinergi mencegah karhutla di Meranti khusunya dan di Riau umumnya. Sosialisasi dan permintaan pertanggung jawaban perusahaan juga dianggap perlu dalam menangani karhutla tersebut” kata Dasuki mengakhiri.
Sinkap.info | Editor: MF
Komentar